Prof. Yusril Menguliahi Presiden Jokowi Tentang CSR BUMN

Kalau kemarin mengatakan bahwa dasar hukum 3 kartu sakti Jokowi belum jelas, pagi ini Prof. Yusril Ihza Mahendra menguliahi Presiden Jokowi tentang dana CSR. Penulis menduga hal itu dilakukan karena penjelasan Mensesneg Pratikno yang menyebutkan bahwa pembiayaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan APBN, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR. (Antara 5/11/14).

Prof. Yusril memberi kuliah kepada Presiden Jokowi melalui kultwitnya. Mari kita simak saja kuliah Prof. Yusril kepada Presiden Jokowi tersebut.

1. Dana CSR atau dana tanggungjawab sosial perusahaan adalah dana yg dialokasikan dari keuntungan perusahaan termasuk BUMN untuk masyarakat
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

2. Dana itu digunakan sbg kompensasi kepada nasyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tsb dengan segala dampaknya
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

3. Karena itu dana CSR dikelola langsung oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana tsb memang milik perusahaan tsb
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

4. CSR Freeport misalnya digunakan utk masyarakat Timika, Newmont untuk masyarakat Sumbawa, PT Timah untuk masyarakat Bangka Belitung
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

5. Jd bisa bermasalah kalau dana CSR BUMN itu diambil Pemerintah utk biayai program tiga kartu yg dijanjikan Presiden ketika kampanye dulu
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

6. Apalagi jika dana yang diambil dari CSR BUMN itu dianggap sebagai bukan uang negara sehingga bisa dikelola sebagai dana non budgeter
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

7. Ini semua berkaitan dengan tertib penyelenggaraan negara, khususnya di bidang keuangan, yang sungguh2 harus diperhatikan oleh Presiden
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

8. Kalau dana CSR BUMN itu diambil oleh negara, maka harus ada dasar hukumnya
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

9. Sebab dalam UU APBN sdh ditargetkan setoran keuntungan BUMN sebagai penerimaan negara
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

10. CSR BUMN sudah dianggarkan oleh perusahaan dan harus dijalankan untuk memenuhi kewajiban BUMN kpd masyarakat sekitar
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

11. Kalau dana CSR akan diambil Pemerintah, maka UU APBN harus diubah, ada perubahaan sumber penerimaan negara dan ada perubahan alokasinya
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

12. Presiden Jokowi harus pikirkan dampak pengambilan dana CSR BUMN bagi masyarakat lokal sekitar kegiatan perusahaan
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

13. Dana CSR pasti berkurang atau malah habis tersedot utk danai program tiga kartu Presiden Jokowi, sehingga masyarakat lokal bisa kecewa
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

14. Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSRnya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai prorgam 3 kartu
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

15. Apalagi program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan Pemerintah, tdk ada hubungannya
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

16. Masyarakat lokal akan tanya, mengapa dana CSR BUMN utk mereka digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM? Apa hubungannya?
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

17. Presiden Jokowi mestinya menyadari dampak dari semua ini, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya CSR BUMN
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

18. Sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa, sementara bagian terbesar penerima program 3 kartu ada di Pulau Jawa
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

19. Apakah dana CSR yg seharusnya dinikmati masy lokal luar Jawa akan tersedot habis untuk danai program 3 kartu yg sebagian besar di P Jawa
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

20. Sebagai seorang Nasionalis dari PDIP sy tdk perlu mengajari Presiden akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sbg bangsa
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

21. Namun saya berkewajiban untuk mengingatkan Presiden bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

22. Niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yg dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

23. Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden Sukarno. Presiden Sukarno orang besar dan bapak bangsa kita seluruhnya
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

24. Namun salah satu kelemahan Presiden Sukarno adalah, beliau sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yg dibuatnya sendiri
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

25. Kelemahan itu membawa dampak yg besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya. Presiden Jokowi jangan mengulangi lagi kelemahan itu
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014

26. Demikian pandangan dan nasehat saya. Semoga ada manfaatnya bagi Presiden dan bagi kita semua seluruh rakyat. Salam hormat.
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 7, 2014